Pendataan dan Pembinaan:
Melakukan pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, seperti keluarga miskin, anak terlantar, lansia, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Fasilitasi Program:
Memfasilitasi berbagai program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan program-program lainnya.

Pelaksanaan Bantuan:
Menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak, baik dalam bentuk barang maupun uang.

Pengawasan:
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan.

Penyuluhan:
Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai berbagai program kesejahteraan sosial dan hak-hak mereka.

Koordinasi:
Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial, dan instansi pemerintah lainnya, dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

Penyusunan Laporan:
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kesejahteraan sosial secara berkala.

Pembinaan:
Memberikan pembinaan kepada berbagai lembaga kemasyarakatan di bidang sosial, seperti Karang Taruna, PKK, dan organisasi sosial lainnya.

Penanggulangan Bencana:
Turut serta dalam penanggulangan bencana alam dan memberikan bantuan kepada korban bencana.

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Program:
Menyusun rencana kegiatan, program, dan anggaran yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan di kelurahan.

2. Pengumpulan Data dan Informasi:
Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terkait kondisi perekonomian masyarakat, potensi ekonomi, serta data pembangunan di kelurahan.

3. Fasilitasi dan Koordinasi:
Memfasilitasi kegiatan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, serta mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan instansi terkait di tingkat kecamatan maupun kota.

4. Pemberdayaan Masyarakat:
Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta fasilitasi akses permodalan.

5. Pembangunan Fisik:
Turut serta dalam pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan, seperti perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya.

6. Pengawasan dan Pengendalian:
Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di kelurahan, serta memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

7. Pelaporan:
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan secara berkala untuk disampaikan kepada atasan.
Contoh Kegiatan:
Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan antara lain:
Fasilitasi pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM.
Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif dan inovatif.
Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur di lingkungan kelurahan.
Pengawasan terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan.

1. Data Kependudukan:
Pendataan dan pemeliharaan data penduduk kelurahan.
Pencatatan data administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, kematian, pernikahan, dan perpindahan penduduk.
Pengelolaan data keluarga, termasuk potensi sumber daya manusia, perkembangan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Penyediaan data kependudukan untuk berbagai keperluan, seperti pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

2. Data Aset Kelurahan:
Pendataan dan inventarisasi aset kelurahan, termasuk tanah, bangunan, dan sarana prasarana lainnya.
Pengelolaan data aset untuk keperluan administrasi dan pemeliharaan.

3. Data Kegiatan Pemerintahan:
Pendataan dan pencatatan kegiatan pemerintahan kelurahan.
Pengelolaan data keputusan lurah, agenda masuk dan keluar, serta data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan.
Penyusunan laporan kegiatan pemerintahan kelurahan.

4. Data Pembangunan:
Pendataan dan pencatatan kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan di kelurahan.
Pengelolaan data monografi kelurahan.

5. Data Pelayanan Masyarakat:
Pencatatan data dan informasi mengenai pelayanan yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat.
Pengelolaan data pelayanan seperti surat keterangan, pengantar, dan legalisasi dokumen.

6. Sistem Informasi Kelurahan:
Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kelurahan untuk mempermudah akses dan pengelolaan data.
Penyediaan informasi yang akurat dan terkini mengenai berbagai aspek kelurahan.

7. Administrasi Umum:
Pengelolaan administrasi umum kelurahan, termasuk surat menyurat, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan kehumasan.

8. Lain-lain:
Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam pengumpulan dan pengelolaan data.
Melakukan analisis data untuk keperluan perencanaan dan pengambilan keputusan.
Memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat terkait data dan informasi kelurahan.